Kejahatan Kemanusiaan Yang Hantui Buruh Migran Di Indonesia

Human traficking (Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO) menjadi satu permasalahan serius yang dihadapi oleh umat manusia. Bahkan kasus TPPO menjadi kejahatan terbesar kedua di dunia setelah narkotika. Dalam database Mabes Polri, selama tahun 2016, sebanyak 194 orang yang menjadi korban perdagangan manusia.  Terdiri dari 120 korban perempuan, 21 korban laki-laki, dan 53 anak-anak (9/12)

Tingginya kasus TPPO di Indonesia tak lepas dari peran Indonesia yang menjadi salah satu pemasok buruh migran.  Menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia/BNP2TKI,  31 Januari  2016) untuk periode 2011-2016 sejumlah  2.320,959 orang meninggalkan Indonesia  untuk bekerja sebagai BMI/TKI (Buruh Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia).  Dari jumlah ini kemungkinan besar meningkat pada beberapa tahun mendatang.

Malaysia masih menjadi tujuan terbesar Buruh migran Indonesia. Menurut data BNP2TKI, per-Januari 2016, sejumlah lebih dari 8.000 buruh migran mengadu nasib ke Malaysia dan disusul negara tujuan  ke- 2 terbesar yaitu Taiwan.

Sebagain besar buruh migran adalah perempuan dengan pendidikan antara SMP dan SD. Berdasar data BNP2TKI , sejumlah kurang lebih 1,5 jt buruh migran yang bekerja di LN periode 2011-2016 adalah perempuan. Para buruh migran perempuan ini sebagian besar bekerja di sektor domestik /PRT (pembantu rumah Tangga).Sedangkan pendidikan para  buruh migran sebagian besar adalah SMP (40,5%) dan SD ( 30,17%).

Meski pemerintah telah dengan tegas menyatakan akan menindak para pelaku traficking, namun sampai saat ini kasus-kasus traficking masih marak. Disinyalir, Kejahatan TPPO ini melibatkan banyak pihak termasuk kemungkinan dugaan adanya aparat pemerintah yang terlibat.

Ada beberapa modus populer yang dilakukan oleh pelaku TPPO. Seperti yang disampaikan oeh Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid. Setidaknya ada 4 modus yang kerap dilakukan para pelaku TPPO, modus pertama yang biasa dilakukan ialah pemalsuan dokumen berupa identitas Buruh Migran seperti usia, pemalsuan stempel pemerintah, dan pemalsuan tandatangan orangtua/ suami dalam hal memberikan izin keberangkatan Buruh Migran ke luar negeri.

Modus kedua, pemidahan dari satu negara ke negara lain. Misalnya awalnya Buruh Migran ditempatkan di negara kemudian di “jual” ke negara lainnya. Contoh kasusnya seperti yang terjadi di timur tengah paska moratorium yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Awalnya Buruh Migran dikirim ke negara yang tidak terkena Moratorium seperti Bahrain dan Qatar. Namun setibanya di Bahrain dan Qatar, Buruh Migran dijemput oleh agensi/ majikan untuk dipekerjakan di negara seperti Arab Saudi atau Uni Emirat Arab (UEA).

Modus ketiga, yaitu Buruh Migran diberangkatkan sebagai Buruh Migran formal dengan jabatan seperti cleaning servis atau hospitality. Namun setibanya di negara penempatan, ternyata mereka bekerja sebagai PLRT.

Modus keempat, Buruh Migran ini diberangkatkan melalui visa turis dan setibanya di negara penempatan ada yang diberi sponsor temporary residence bahkan permanen residence.

Besarnya jumlah warga Indonesia yang memilih menjadi Buruh Migran di Luar Negeri tak lepas dari besarnya penghasilan yang ditawarkan pada pekerja Indonesia di Luar Negeri. Selain itu juga sulitnya mencari pekerjaan di dalam negeri karena keterbatasan lapangan kerja.

Solusinya bukan hanya sekedar penegakan hukum atau pembuatan kebijakan baru terkait penempatan Buruh Migran di Luar negeri. Penegakan hukum, pengawasan atau pembentkan badan khusus yang menangani hal ini mutlak diperlukan. Namun lebih jauh ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam upaya penghapusan TPPO.

Yang pertama adalah peningkatan ekonomi dan perluasan lapangan kerja di dalam negeri. Harapannya, dengan penurunan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan akan meminimalkan jumlah buruh migran Indonesia dan memperkecil peluang terjadinya TPPO.

Kedua, melakukan kampanye dan sosialisasi tentang aturan kebijakan serta informasi terkait buruh migran. Sehingga para calon buruh migran mengetahui dan paham akan peraturan yang berlaku serta hak-hak mereka agar tidak mudah ditipu oleh para pelaku TPPO.

Ketiga, Peningkatan pendidikan dan ketrampilan menjadi salah satu kunci dalam pencegahan dan pemberantasan  TPPO. Dimana dengan pendidikan dan ketrampilan yang memadai, calon buruh migran akan mendapatkan pekerjaan yang memadai di sektor-sektor formal (skilled labour).

Mengingat TPPO merupakan kejahatan trans nasional, perlu ada kerjasama antara pemerintah dengan organisasi internasional dan negara-negara lain yang menjadi pasar potensial tenaga kerja Indonesia. Dengan demikian upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPO dapat dilakukan dengan baik.

Pranala luar :

  1. http://www.sbmi.info/news-93-62-tki-adalah-perempuan-dan-berpendidikan-rendah
  2. http://www.bnp2tki.go.id/read/9760/Kepala-BNP2TKI-Beberkan-4-Modus-Trafficking-Penempatan-TKI