Marginalisasi Perempuan dan Outsourcing

Infografis Perempuan Outsourcing

Hosjatum, Istilah tiga Isu yang diangkat dalam seruan pada Hari Buruh (May Day) di Indonesia tahun ini :

  1. Hapus Outsourching dan Magang
  2. Jaminan Sosial Pekerja
  3. Tolak Upah Murah

Tiga Isu yang dilontarkan Presiden Konfederesi Sarikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini bukanlah isu baru. Sudah sejak dua tahun yang lalu pun sudah menjadi seruan bagi serikat buruh. Tidak surut, seruan ini masih terus dikumandangkan. Kegelisahan mengenai ketidakadilan akan tiga hal ini yang mungkin dirasa semakin gawat bagi para buruh yang justru bukan membaik dari tahun ke tahun.

Tak dipungkiri Indonesia  sangat marak menggunakan jasa outsourcing, bahkan sejak tahun 2013, 60-70% menggunakan jasa Outsourcing. Termasuk dalam menjalankan roda pemerintahan.  Meskipun kehadiran negara dalam isu outsourcing ini terwujud dalam Undang –Undang No. 13 tahun 2003 yang secara eksplisit mengatur pemborongan pekerjaan dan penyedia pekerja/buruh pada pasal 64,pasal 65 dan pasal 66.

Tingginya pengguna alih jasa atau outsourcing ini memang masuk akal dilakukan dengan sengaja untuk menekan biaya pekerja (labour cost) dengan perlindungan dan syarat kerja yang justru jauh lebih rendah daripada yang seharusnya. Sehingga sistem kerja kontrak ini akan menjadi salah satu permasalahan utama dari kesejahteraan buruh makin terpinggir.

Setiap penyedia jasa outsourcing memiliki kebijakan masing-masing di tengah tingginya permintaan dan kebutuhan jasa outsourcing.  Mulai dari syarat sejumlah uang bagi pelamar kerja outsourcing, potongan gaji untuk diserahkan kepada penyedia jasa outsourcing atau kebijakan lainnya yang menuntut bagi-bagi kue bayaran bagi penyedia jasa. Bahkan tak jarang buruh-buruh yang bekerja dengan membawa alat dan perlengkapannya sendiri. Misalnya, buruh kelapa sawit wajib mempunyai egrek, dodos atau kampak untuk melakukan pekerjaannya. Konsekuensinya, buruh outsourcing harus taat kepada aturan penyedia jasa atau penyalur kerja dan juga harus taat terhadap aturan dan kebijakan dari tempat ia bekerja.

 

Peminggiran ini akan semakin terasa bagi perempuan ketika disinggungkan dengan kebutuhan spesifiknya yang juga tidak terlindungi dengan baik. Dalam pekerjaannya, pekerja perempuan dianggap lajang sehingga akan mengabaikan jaminan kesehatan bagi keluarganya dan jaminan sosial. Demikian pekerja perempuan akan tidak dijamin sepenuhnya ketika Cuti Haid, Hamil dan Melahirkan dan juga sakit akibat kekuguran serta hal-hal spesifik lain yang berkaitan dengan reproduksinya.

Marginalisasi perempuan masih saja lestari bukan hanya di masyarakat namun juga perusahaan.  Menjadi pencari nafkah ‘tambahan’ .  Marginalisasi yang juga merupakan pemiskinan ekonomi semakin tidak terelakkan ketika pemilik modal dan juga perusahaan lebih memprioritaskan perempuan dalam menjawab kebutuhan yang dicari dari alih jasi atau outsourcing.

Tak bisa dihindari, perempuan buruh outsourcing tidak akan mendapat jaminan sosial dan upah layak dari tempat ia bekerja. Menjadi buruh harian lepas dan dipastikan tidak mendapat hak dan jaminan yang layak atas hak reproduksinya.

Hanya saja masih banyak buruh outsourcing termasuk perempuan kadang tidak menyadari ‘marginalisasi’ yang terjadi pada dirinya. Benturan kebutuhan dan sistem kerja yang tersedia seperti memaksakan mereka untuk terbiasa dengan marginalisasi. Pun dalam hal ini negara masih sangat perlu ditanyakan kehadirannya. (Pipit, Aksara)