PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU KETANGGUHAN MELALUI ISU LINTAS BIDANG (PEMBELAJARAN GEMPA BUMI YOGYAKARTA TAHUN 2006)

Image: Shawn Baldwin for The New York Times

“Saya sedang mencuci piring di bagian belakang rumah ketika gempa terjadi. Dapur di belakang saya ambruk seketika. Saya panik, bukannya melarikan diri, malah masuk ke dalam rumah untuk mengambil anak saya. Sekilas saya sudah mendapati anak saya baik-baik saja. Saya lega. Tapi masih ada ponakan saya yang masih bayi, dia masih tertidur di kamar. Ketika saya mau mengambil ponakan. Kayu menjatuhi kepala saya. Untunglah ponakan saya tidak apa-apa. (Lisa, Bantul)[1]

…”Kamar saya ada di belakang, dan tidak ada pintu langsung ke bagian luar rumah. Banyak kok kamar diffabel yang demikian. Biasanya sih supaya dekat kalau mau ke kamar mandi. Tetapi bisa juga karena masih ada keluarga yang malu kalau ada tamu dan ketahuan kalau ada anggota keluarga yang difabel bila kamarnya di depan..” (Mbak Tari)[2]

Pengantar

Pada kejadian bencana, keterpaparan yang paling tinggi dialami oleh perempuan, anak-anak, lansia dan difabel karena sebelum bencana pun mereka telah diposisikan dalam situasi yang timpang. Dengan kata lain, menurut Enarson (2000) dalam berbagai bencana, kelompok rentan dihadapkan pada dampak bencana yang lebih berat karena mereka memiliki akses dan kontrol yang lebih rendah baik untuk bertahan hidup maupun memulihkan kehidupan pasca bencana.[3]

Demikian pula pada kejadian bencana gempa bumi yang terjadi pada Hari Sabtu Wage, 27 Mei 2006, hampir sepuluh tahun silam telah mengubah wajah Yogyakarta dan sekitarnya. Pada waktu itu sebagian wilayah Yogyakarta dibuat luluh lantak dengan adanya gempa bumi yang berlangsung kurang dari satu menit. Ribuan orang meninggal dunia dan luka-luka serta tidak sedikit kerusakan yang dialami baik bangunan rumah warga, bangunan sekolah, pasar, rumah ibadah, kantor-kantor pemerintah maupun swasta serta fasilitas umum lainnya.

Beberapa tulisan menyebutkan bahwa mayoritas korban terdampak bencana gempa  adalah anak dan lansia perempuan, serta ditemukan juga beberapa ibu hamil. Di samping itu yang termasuk dalam kelompok mayoritas korban terdampak tersebut ada kelompok difabel. Dalam beberapa kejadian bencana seringkali perempuan dan kelompok rentan dianggap tidak memiliki kapasitas. Padahal dalam kenyataannya tidak sedikit perempuan dan kelompok rentan memberikan kontribusi yang nyata dalam kondisi bencana untuk kembali pulih.

Salah satu contoh pengalaman partisipasi perempuan dalam situasi tanggap darurat bencana gempa bumi yaitu di Dusun Kadisoro, Gilangharjo, Pandak. Mereka bergerak aktif dalam solidaritas mengumpulkan sayur mayur dan bahan pangan ala kadarnya untuk dapur umum dan mengolahnya menjadi masakan. Di samping itu dalam barak yang seatap dengan dapur umum kegiatan menjaga anak-anak dan merawat orang terluka serta lansia dilakukan oleh perempuan.[4] Masih banyak pengalaman-pengalaman lain yang hampir serupa dan bervariasi macamnya di dalam hasil-hasil penelitian, buku dan jurnal tentang permasalahan yang terjadi pada saat bencana.

Tulisan ini akan memotret kembali beberapa pengalaman yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat menuju ketangguhan, dimana isu lintas bidang menjadi salah satu hal yang harus menjadi perhatian.

Isu Lintas Bidang

Apakah yang dimaksud dengan isu lintas bidang? Isu lintas bidang biasanya didefinisikan sebagai topik yang dengan sifatnya memiliki dampak yang kuat pada semua operasi di bidang tertentu dan karena itu harus mendapat perhatian khusus. Dalam kebencanaan ini yang termasuk dalam isu lintas bidang adalah kesetaraan gender, perlindungan anak, good governance dan disabilitas yang harus dipertimbangkan dalam semua kegiatan pemberdayaan.

  1. Kesetaraan Gender

Berbicara kesetaraan gender tidak dapat dilepaskan dari istilah gender itu sendiri. Menurut buku panduan gender IASC (2006)[5], istilah gender mengacu pada perbedaan sosial antara perempuan dan laki-laki sepanjang siklus hidup yang dipelajari, dan telah berakar dalam pada setiap budaya, dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu dan memiliki banyak perbedaan baik dalam budaya itu sendiri maupun antar budaya. Sedangkan kesetaraan gender atau kesetaraan antara perempuan dan laki-laki mengacu pada pelaksanaan hak, barang-barang yang dihargai secara sosial, kesempatan, sumber daya dan penghargaan secara sama antara perempuan dan laki-laki. Namun bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus sama persis, hanya saja di dalam pelaksanaan haknya baik perempuan dan laki-laki mendapatkan peluang, kesempatan, berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut tanpa ada pembedaan.

Bagaimana hubungan antara gender dan bencana? Sebagaimana dituliskan oleh Dati Fatimah dalam sebuah artikel di buku Kisah Kisruh di Tanah Gempa (2007)[6], bahwa bencana yang terjadi merupakan bagian dari kehidupan keseharian di masyarakat. Peran gender sudah berlangsung baik sebelum, pada saat dan setelah kejadian bencana. Konstruksi sosial yang ada membuat mobilitas antara perempuan dan laki-laki menjadi berbeda saat bencana terjadi. Seringkali dimensi gender dalam kejadian bencana luput dari perhatian.

Pada kejadian gempa di Sumatera Barat tahun 2009, pertimbangan gender sudah cukup mendapat perhatian dan dianggap penting untuk diintegrasikan ke dalam proses penanganan bencana. Namun, di dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian; misalnya data terpilah pada pengungsian masih belum tersedia, analisa gender pada assessment masih belum dilakukan sehingga terjadi ketidaktepatan dalam pemberian bantuan. Padahal kebutuhan antar jenis kelamin dan kelompok umur itu berbeda, sehingga bantuan yang diberikan harus secara spesifik menjawab kebutuhan pada kelompok berbeda tersebut. Di samping itu, standar kelayakan tempat pengungsian dan lokasi hunian sementara masih belum layak dan berpotensi meningkatkan kekerasan berbasis gender.[7]

  1. Perlindungan Anak

Dalam situasi bencana, korban yang terdampak tidak hanya orang dewasa saja melainkan juga anak-anak. Oleh karena itu perlindungan terhadap anak akibat adanya bencana penting dilakukan. Save the Children mengidentifikasi tujuh perlindungan penting yang dibutuhkan anak di daerah bencana dan zona perang:[8]

– Perlindungan dari bahaya fisik;

– Perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan berbasis gender;

– Perlindungan dari gangguan psikososial;

– Perlindungan dari rekrutmen ke dalam kelompok bersenjata;

– Perlindungan dari pemisahan keluarga;

– Perlindungan dari kekerasan terkait dengan pengungsian yang dipaksakan;

-Perlindungan dari penolakan atas akses anak terhadap pendidikan berkualitas.

Kebutuhan perlindungan dan metode untuk menanganinya mungkin berbeda bagi anak perempuan dan anak laki-laki.

Pada kejadian bencana gempa di Yogyakarta sepuluh tahun silam, penanganan terhadap anak-anak korban diceritakan oleh Aris Sustiyono[9]. Pasca bencana gempa, anak-anak  memiliki persoalan yang cukup kompleks terutama dalam hal kesehatan psikologis. Mereka sangat membutuhkan perlindungan dalam situasi darurat sebagaimana yang diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak. Konvensi ini mengakui hak anak untuk terbebas dari kekerasan dan pengabaian, eksploitasi seksual, human trafficking, penculikan, penganiayaan, pencabutan kebebasan dan bentuk perlakuan tidak sepantasnya (mal treatment) lainnya, dan memberikan perlindungan khusus di masa konflik. Gangguan psikologis dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak menjadi tidak normal, oleh karena itu upaya terapi untuk mengembalikan kondisi psikologis mereka sangat dibutuhkan.

Anak-anak yang menjadi korban gempa kondisinya sangat memprihatinkan, karena sebagian dari mereka ada yang telah kehilangan sahabat, sanak saudara bahkan kedua orang tua. Oleh karena itu upaya perlindungan dan pemulihan terhadap mereka sangat dibutuhkan. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga kemanusiaan adalah trauma healing. Berbagai kegiatan trauma healing menggunakan bermacam-macam metode sesuai dengan usia anak-anak dilakukan baik melalui permainan, belajar bersama ketika sekolah mereka harus libur akibat bencana, diajak jalan-jalan dan juga bercerita. Ternyata dengan kegiatan permainan sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa anak.

  1. Good Governance

Salah satu definisi tentang good governance yang paling banyak digunakan adalah versi PBB melalui UNDP yang mendefinisikan good governance sebagai:[10]

“Pelaksanaan wewenang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola urusan negara di semua tingkat. Kepemerintahan yang baik mencakup semua mekanisme, proses, dan lembaga merupakan saluran bagi rakyat untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, melaksanakan hak-hak hukum mereka, memenuhi kewajiban-kewajiban mereka dan menyambung perbedaan-perbedaan mereka.”

Menurut UNDP, good governance harus mengandung serangkaian ciri yang harus dipenuhi, yaitu partisipasi, kekuasaan hukum (rule of law), transparansi, ketanggapan (responsiveness), orientasi konsensus, kesetaraan (equity), hasil guna dan daya guna (effectiveness dan efficiency), ketanggunggugatan (accountability), dan visi strategis.

Terdapat tiga unsur yang berperan dalam good governance, yaitu negara atau pemerintah (lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif), dunia usaha swasta, dan masyarakat. Upaya untuk mewujudkan good governance akan dapat tercapai apabila terdapat keseimbangan peran dari ketiga pilar tersebut.

Dinamika pada saat gempa bumi sepuluh tahun silam, sebagaimana yang dituliskan oleh AB. Widyanta dalam Jurnal Renai (2007)[11] bahwa gerakan masyarakat dan civil society         dalam bahu membahu melakukan penanganan pasca bencana berlangsung cukup menakjubkan. Kata itu digunakan untuk melukiskan betapa tingginya semangat gotong royong masyarakat Yogya dan Jateng untuk bangkit dan menata diri kembali setelah mengalami bencana. Namun di sisi lain dalam tulisan tersebut disoroti bahwa sosok negara selaku pemegang peran regulatif, pelaksana, penanggungjawab dan juga penjamin hak-hak warga negara tidak begitu nampak dan terkesan lambat. Masih lebih cepat penyaluran bantuan kemanusiaan dilakukan oleh elemen-elemen di luar pemerintah.

Selain itu, ketidakpaduan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering membingungkan masyarakat yang terdampak bencana. Bahkan terkesan tumpang tindih dan juga lebih bernuansa politis dalam tarik ulur antara kepentingan pusat dan daerah.

  1. Disabilitas

Disabilitas berasal dari kata dalam Bahasa Inggris “Disability” yang memiliki arti ketidakmampuan. Ketidakmampuan yang dimaksud tidak hanya berasal dari faktor internal individu, melainkan juga faktor eksternal yang menghambat seseorang untuk melakukan kegiatan dan meningkatkan kapasitas diri. Hambatan lingkungan merupakan salah satu hambatan yang menyebabkan terbatasnya kesempatan penyandang disabilitas untuk berkembang.[12]

Di dalam Peraturan Kepala BNPB No. 14 tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa:

Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat dapat memenuhi hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Sementara itu difabel merupakan istilah yang banyak digunakan oleh pegiat masyarakat sipil sebagai kata ganti bagi penyandang cacat. Dari segi semantik, difabel yang merupakan akronim dari different ability dianggap lebih menghargai kemampuan dan kapasitas daripada istilah penyandang cacat.[13]

Dalam situasi bencana, kelompok rentan termasuk difabel terpapar pada kondisi yang lebih berisiko. Sebagaimana dituliskan oleh Dati fatimah (2012)[14] dari aspek fisik, kondisi biologis dan konstruksi sosial dapat menimbulkan risiko yang lebih tinggi bagi kelompok rentan. Meskipun kerentanan yang ditimbulkan bukan karena aspek fisik dan biologis semata, melainkan karena adanya konstruksi sosial yang menjadikan seseorang harus menanggung beban dan peran gender tertentu sehingga ia menjadi lebih rentan dan berisiko.

Pemberdayaan Masyarakat Menuju Ketangguhan terhadap Bencana

Pemberdayaan masyarakat menurut Sutoro Eko sebagaimana dikutip dalam Cholisin (2011)[15] merupakan proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Selain itu juga, di dalam buku panduan gender IASC[16] pada dasarnya “pemberdayaan” mengimplikasikan perubahan dalam relasi kekuasaan yang menyebabkan kelompok sosial tertentu mendapatkan status sosial yang lebih rendah atau ketidakadilan sistematis.

Masih banyak konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh para ahli, namun pada intinya dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebagai upaya berencana yang dirancang untuk merubah atau melakukan pembaruan pada suatu komunitas atau masyarakat dari yang tadinya tidak berdaya menjadi lebih berdaya serta mampu mandiri dengan peningkatan potensi dan kapasitas yang dimiliki. Sebagaimana dikutip oleh Forum PRB DIY (2009)[17] dari Paton, berbicara mengenai kapasitas maka akan berhubungan dengan istilah ketangguhan, dimana secara bahasa bermakna daya pegas, dapat juga diartikan melenting balik atau kemampuan untuk kembali pada keadaan semula.

Pada masyarakat yang terkena dampak bencana, maka ketangguhan merupakan kemampuan untuk kembali pada keadaan semula sebelum bencana terjadi; pada kehidupan normal secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sehingga menjadi masyarakat yang tangguh berarti meningkatkan kemampuan menggunakan sumber daya yang ada untuk mengelola ancaman dan kerentanan yang dimiliki.

Sebagaimana dikategorisasikan oleh John Twigg (2009)[18], bahwa masyarakat yang tangguh adalah masyarakat yang memiliki kapasitas, yaitu:

  • Mampu mengantisipasi dan meminimalisasi kekuatan yang merusak (ancaman bencana), dengan cara melakukan adaptasi
  • Mampu mengelola dan menjaga stuktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana
  • Kalau terkena dampak bencana, mereka akan dengan cepat bisa membangun kehidupannya menjadi normal kembali.

Berkaca dari pengalaman penanganan bencana gempa bumi sepuluh tahun yang silam di Yogyakarta-Jawa Tengah, upaya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat guna menuju ketangguhan sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Mulai dari masa tanggap darurat hingga rehabilitasi rekonstruksi dengan banyaknya lembaga-lembaga kemanusiaan yang melakukan respon, kelompok masyarakat, dunia usaha, dan tentu saja dari pemerintah selaku pihak yang berwenang. Meskipun pada waktu itu keberadaan peran pemerintah di awal-awal masa tanggap darurat masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat upaya untuk mengintegrasikan isu lintas bidang terkait dengan kesetaraan gender, good governance, perlindungan anak dan disabilitas sudah mulai dilakukan. Hanya saja masih ada beberapa yang belum terakomodir di dalam pelaksanaannya. Seperti beberapa contoh yang sudah dituliskan oleh para relawan pekerja kemanusiaan dalam Buku Kisah Kisruh di Tanah Gempa[19]. Termasuk cuplikan dari pernyataan masyarakat korban bencana gempa yang dicantumkan di awal tulisan ini adalah sebuah potret permasalahan yang muncul terkait dengan isu lintas bidang.

Dalam isu lintas bidang terkait dengan good governance, juga sudah mulai tampak adanya perubahan dan perkembangan. Hal tersebut terlihat pasca dikeluarkannya regulasi terkait dengan penanggulangan bencana yaitu UU No. 24 tahun 2007. Keberadaan dua pilar lainnya dalam prinsip good governance yaitu peran masyarakat dan dunia usaha atau swasta cukup jelas tercantum di dalamnya. Upaya mewujudkan good governance hanya dapat dilakukan apabila terjadi  keseimbangan peran ketiga pilar tesebut. Di samping itu jika ada pembaharuan pada salah satu pilar maka harus diimbangi dengan pembaharuan  pada pilar–pilar lain. Hal tersebut tampak nyata dengan adanya beberapa regulasi turunan dari UU Penanggulangan Bencana yang langsung menunjukkan peran masing-masing dari ketiga pilar tersebut dalam kebencanaan. Adapun regulasi yang berkaitan yaitu Peraturan Kepala BNPB No. 11 tahun 2014 tentang peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana dan Peraturan Kepala BNPB No. 12 tahun 2014 tentang peran serta lembaga usaha dalam penanggulangan bencana.

Dengan menerapkan prinsip–prinsip good governance dalam ketiga pilar tersebut maka akan terjadi proses yang sinergis dan konstruktif antar ketiganya sehingga secara umum sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk dapat mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan termasuk penanggulangan bencana.

Selain itu agar regulasi yang menaungi isu lintas bidang lainnya juga tidak luput dari perhatian, pada saat ini Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah mempunyai beberapa kebijakan terkait dengan bagaimana upaya penanggulangan bencana terutama berhubungan dengan dimensi gender. Yaitu, adanya Peraturan Kepala BNPB No. 13 tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB No. 14 tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana. Di dalam kedua peraturan tersebut dimensi gender terkait dengan kelompok rentan yang lain baik itu anak-anak, lansia dan juga kelompok miskin sudah terakomodasi.

Di dalam pelaksanaan untuk pemberdayaan masyarakat menuju ketangguhan, beberapa program dan kegiatan sudah dilakukan oleh banyak pihak dengan adanya jargon bahwa bencana menjadi urusan semua pihak. Perubahan paradigma tersebut seiring dengan munculnya regulasi mengenai kebencanaan. Program atau kegiatan yang langsung terkait dengan upaya membangun dan meningkatkan ketangguhan masyarakat tanpa mengabaikan isu lintas bidang di antaranya adalah adanya program Desa Tangguh Bencana, Sekolah Aman Bencana dan munculnya Forum Pengurangan Risiko Bencana di tingkat akar rumput, serta kegiatan simulasi yang melibatkan semua komponen dan para pihak. Tidak lain dan tidak bukan dalam rangka menyiapkan ketangguhan masyarakat. Di sisi lain, ketangguhan yang diupayakan tidak semata-mata yang bersifat fisik saja melainkan juga aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Pihak yang bergerak untuk melakukan program pemberdayaan masyarakat menuju ketangguhan tersebut tidak hanya dari pemerintah saja, namun juga masyarakat dan lembaga usaha turut berpartisipasi aktif.

Catatan Penutup

Dalam setiap kejadian bencana pasti akan selalu timbul permasalahan karena kondisi karut-marut yang terjadi. Namun dengan belajar dari berbagai pengalaman kebencanaan yang sudah dialami, permasalahan yang muncul dapat lebih diantisipasi. Terlebih lagi dengan adanya regulasi yang dimiliki akan lebih mensinergikan koordinasi dan komunikasi semua pihak. Namun jangan pernah lalai untuk selalu melakukan monitoring dan evaluasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

Keterlibatan semua pihak terlebih lagi dengan prinsip good governance yang ada, ketiga pilar utama dapat saling bekerjasama akan semakin meneguhkan kesiapan dan kewaspadaan dalam menghadapi ancaman bencana. Isu lintas bidang lainnya juga harus menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat untuk menuju ketangguhan menghadapi ancaman bencana. Semoga…

 

[1] Retno Agustin. 2007. Gender yang Direkonstruksi dalam Bencana Alam(i)? Pengabaian vis a vis Kebangkitan Perempuan Penyintas dalam Penanganan Gempa dalam Widyanta, AB (ed) Kisrah-Kisruh di Tanah Gempa. Jogjakarta : CPRC-FS, hal.453

[2] Dati Fatimah. 2008. Bencana dan Kerentanan Perempuan Difabel. Dimuat dalam Jurnal Galang Vol.3 No.1, Februari 2008, Piramedia, hal. 4

[3] Enarson, E. 2000. Gender Equality, Work, and Disaster Reduction: Making the Connection, https://www.researchgate.net/publication/228905667_Gender_Equality_Work_and_Disaster_Reduction_Making_the_Connections, diakses pada hari Senin, 21 Maret 2016.

[4] Retno Agustin, Loc.Cit., hlm. 460

[5] IASC. 2006. Perempuan, Anak Perempuan, Laki-laki dan Anak Laki-laki Kebutuhan Berbeda-Kesempatan Sama, Gender Handbook in Humanitarian Action, hlm. 1

[6] Dati Fatimah. 2007. Yang Sering Terabaikan: Gender dan Anggaran dalam Bencana dalam Widyanta, AB (ed) Kisrah-Kisruh di Tanah Gempa. Jogjakarta : CPRC-FS, hal. 434

[7] KKG-SB, 2010. Standar Minimal Pengintegrasian Gender Dalam rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera Barat. Sumatera Barat : Oxfam Indonesia dan KPPA.

[8] IASC, Loc. Cit., hlm. 18

[9] Aris Sustiyono. 2007. Perlindungan Anak Pasca Gempa- Sebuah Catatan tentang Penanganan Anak-anak Pasca Gempa Bumi di Bantul dalam Widyanta, AB (ed) Kisrah-Kisruh di tanah Gempa. Jogjakarta: CPRC-FS, hal. 491

[10] Purwo Santoso (ed). 2004. Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik dalam Seri Kajian Sosial -Politik Kontemporer Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.

[11] AB. Widyanta. 2007. Modal Sosial: Partisipasi Warga yang Dinisbikan Dalam Governance Kebencanaan (Potret Penanganan Gempa Yogya dan Jateng). Dimuat dalam Jurnal Renai Tahun VII, No. 1, 2007. Salatiga: Yayasan Percik, hal. 95

[12] Melina Margaretha. 2015. Disabilitas Dalam Ketangguhan: Berangkat Dari Sumber Daya Yang Belum Termanfaatkan. ASB. http://www.asbindonesia.org/main/front/images/img_media/Lessons%20learned%20disability%20in%20resilience.pdf, diakses pada hari Kamis 26 Maret 2016.

[13] Dati Fatimah, Loc.Cit., hlm. 1

[14] Dati Fatimah. 2012. Menolak Pasrah (Gender, Keagenan dan Kelompok Rentan dalam Bencana). Yogyakarta. hlm. 22

[15] Cholisin. 2011. Pemberdayaan Masyarakat, disampaikan dalam Gladi Manajemen Pemerintah Desa di Lingkungan Kabupaten Sleman. 19-20 Desember 2011. http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/PEMBERDAYAAN%20MASYARAKAT.pdf, diakses hari Rabu 30 Maret 2016.

[16] IASC, Loc.Cit., hlm. 3

[17] Forum PRB DIY. 2009. Modul Crash programme Forum PRB DIY, hal. 56

[18] John Twigg. 2009. Characteristics of a Disaster Resilient Community. hal. 8. http://community.eldis.org/.59e907ee/Characteristics2EDITION.pdf, diakses hari Rabu tanggal 6 April 2016.

[19] AB Widyanta (ed). 2007. Kisah Kisruh di Tanah Gempa. Jogjakarta: CPRC-FS.

 

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, Retno. 2007. Gender yang Direkonstruksi dalam Bencana Alam(i)? Pengabaian vis a vis Kebangkitan Perempuan Penyintas dalam Penanganan Gempa dalam Widyanta, AB (ed) Kisrah-Kisruh di Tanah Gempa. Jogjakarta : CPRC-FS, hal.453

Cholisin. 2011. Pemberdayaan Masyarakat, disampaikan dalam Gladi Manajemen Pemerintah Desa di Lingkungan Kabupaten Sleman. 19-20 Desember 2011. http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/PEMBERDAYAAN%20MASYARAKAT.pdf, diakses hari Rabu 30 Maret 2016.

Enarson, E. 2000. Gender Equality, Work, and Disaster Reduction: Making the Connection, https://www.researchgate.net/publication/228905667_Gender_Equality_Work_and_Disaster_Reduction_Making_the_Connections, diakses pada hari Senin, 21 Maret 2016.

Fatimah, Dati. 2007. Yang Sering Terabaikan: Gender dan Anggaran dalam Bencana dalam Widyanta, AB (ed) Kisrah-Kisruh di Tanah Gempa. Jogjakarta : CPRC-FS, hal. 434

Fatimah, Dati. 2008. Bencana dan Kerentanan Perempuan Difabel. Dimuat dalam Jurnal Galang Vol.3 No.1, Februari 2008, Piramedia, hal. 4

Fatimah, Dati. 2012. Menolak Pasrah (Gender, Keagenan dan Kelompok Rentan dalam Bencana). Yogyakarta. hlm. 22

Forum PRB DIY. 2009. Modul Crash programme Forum PRB DIY, hal. 56

IASC. 2006. Perempuan, Anak Perempuan, Laki-laki dan Anak Laki-laki Kebutuhan Berbeda-Kesempatan Sama, Gender Handbook in Humanitarian Action, hlm. 1

KKG-SB, 2010. Standar Minimal Pengintegrasian Gender Dalam rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera Barat. Sumatera Barat : Oxfam Indonesia dan KPPA.

Margaretha, Melina. 2015. Disabilitas Dalam Ketangguhan: Berangkat Dari Sumber Daya Yang Belum Termanfaatkan. ASB. http://www.asbindonesia.org/main/front/images/img_media/Lessons%20learned%20disability%20in%20resilience.pdf, diakses pada hari Kamis 26 Maret 2016

Santoso, Purwo (ed). 2004. Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik dalam Seri Kajian Sosial -Politik Kontemporer Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.

Sustiyono, Aris. 2007. Perlindungan Anak Pasca Gempa- Sebuah Catatan tentang Penanganan Anak-anak Pasca Gempa Bumi di Bantul dalam Widyanta, AB (ed) Kisrah-Kisruh di tanah Gempa. Jogjakarta: CPRC-FS, hal. 491

Twigg, John. 2009. Characteristics of a Disaster Resilient Community. hal. 8. http://community.eldis.org/.59e907ee/Characteristics2EDITION.pdf, diakses hari Rabu tanggal 6 April 2016.

Widyanta, AB. 2007. Modal Sosial: Partisipasi Warga yang Dinisbikan Dalam Governance Kebencanaan (Potret Penanganan Gempa Yogya dan Jateng). Dimuat dalam Jurnal Renai Tahun VII, No. 1, 2007. Salatiga: Yayasan Percik, hal. 95

Widyanta, AB (ed). 2007. Kisah Kisruh di Tanah Gempa. Jogjakarta: CPRC-FS.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala BNPB No. 11 Tahun 2014 tentang  Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala BNPB No. 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala BNPB No. 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala BNPB No. 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana.