Tuntut Bersihkan DPR Dari Wakil Rakyat Tak Beretika, Koalisi Masyarakat Sipil Dan PIA Yogyakarta Lakukan Aksi Damai

aksi-hari-anti-korupsi-yogyakartaAksara – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi dan Perempuan Indonesia AntiKorupsi (PIA) bersama Aksara, Jari, YEU, PSM, Idea, Pelita, Wanda, Komunitas Pinggir Kali, Kebaya dan Serikat PRT melakukan aksi damai Anti Korupsi, di Car Free Day, Jalan Mangkubumi, Yogyakarta, Sabtu (6/12/2015).
Aksi peduli untuk memperingati hari Anti Korupsi pada tanggal 9 Desember ini menyerukan komitmen untuk mendukung pemberatasan korupsi di Indonesia. Orasi pada aksi ini menyerukan pembersihan diri para wakil rakyat dari korupsi yang merugikan negara. Selain berorasi, Koalisi Masyarakat Sipil dan Perempuan Indonesia Anti Korupsi juga menyampaikan surat terbuka menuntut pembersihan DPR dari wakil rakyat yang tak beretika.

Berikut Surat Terbuka yang disampaikan pada aksi tersebut :

SURAT TERBUKA DARI YOGYAKARTA

Dalam rangka hari anti korupsi sedunia

BERSIHKAN DPR DARI WAKIL RAKYAT YANG TAK BERETIKA

Indonesia hari-hari ini dihebohkan dengan pertunjukan dugaan skandal rendah etika dan moral kepemimpinan pejabat publik. Rekaman percakapan yang mengindikasikan Ketua DPR RI telah meminta jatah saham kepada PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, adalah tindakan yang telah mencoreng wibawa rumah rakyat. Peristiwa ini juga telah meruntuhkan bangunan moral bangsa dan merendahkan martabat rakyat yang Saudra wakili dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Skandal rendah etika dan moral pejabat publik ini tidak bisa hanya diselesaikan secara politik dan hukum, namun harus diselesaikan secara moral. Sudah saatnya, wakil rakyat yang tak beretika, tidak lagi pantas untuk mewakili rakyat Indonesia terlebih memimpin lembaga tertinggi, rumah rakyat yang mewakili citra bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, Kami yang tergabung  di dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Jogja dan Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) serta proponen lain seperti Jari, YEU, Aksara, PSM, Idea, Pelita, Wanda, Komunitas Pinggir Kali, PIA, Kebaya dan Serikat PRT, dalam rangka Hari Anti korupsi, MENUNTUT DPR dibersihkan dari wakil rakyat yang tidak beretika.

Sebagai Ibu / Bapak dari anak-anak kami, sebagai kakak dari keponakan-keponakan kami, sebagai guru dari murid-murid kami, sebagai  teman dari adik-adik kami, generasi penerus bangsa ini, kami MENUNTUT atas alasan-alasan pokok di bawah ini, yang kami rangkum dalam dalam:

SEMBILAN (9) PEMBERSIHAN DPR agar memiliki NURANI DAN AKAL SEHAT Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi dan Perempuan Indonesia Anti Korupsi:

PERTAMA, BERSIHKAN DPR dari TELADAN TERBURUK seorang pemimpin publik bagi bangsa Indonesia dan generasi penerus bangsa.

KEDUA,BERSIHKAN DPR dari WAKIL RAKYAT yang TIDAK MEMILIKI INTEGRITAS DAN TIDAK DAPAT DIPERCAYA. Ketika seorang pemimpin tidak memiliki integritas dan tidak dapat dipercaya, ia tidak lagi layak menjadi panutan siapapun, apalagi panutan bagi wakil rakyat.

KETIGA, BERSIHKAN DPR dari WAKIL RAKYAT yang MISKIN ETIKA DAN NILAI-NILAI MORAL PEMIMPIN. Sebagai pelayan rakyat, kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang pejabat publik, yakni keberpihakan kepada nilai-nilai kebenaran dan memegang teguh etika moral sebagai seorang pelayan rakyat.

KEEMPAT, BERSIHKAN DPR dari WAKIL RAKYAT yang GAGAL MENJADI PELAYAN RAKYAT. Tidak ada lagi wakil rakyat yang gagal melayani kepentingan rakyat karena menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat. Memimpin adalah melayani, bukan sebaliknya.

KELIMA, BERSIHKAN DPR dari WAKIL RAKYAT yang TIDAK MENJUNJUNG TINGGI KEBENARAN DAN TIDAK MAMPU MEMBEDAKAN YANG BENAR DARI YANG SALAH. Pemimpin terburuk adalah pemimpin yang tidak memiliki  karakter, kesadaran moral dan akal sehat untuk membedakan antara melakukan hal  yang benar dan yang  salah.

KEENAM, BERSIHKAN DPR dari WAKIL RAKYAT yang MEWARISKAN PIL PAHIT BAGI ANAK BANGSA. Wakil rakyat telah dengan sadar mewariskan warisan moral terburuk seorang pemimpin bagi anak Bangsa.  Bangsa ini akan selamanya diingatkan tentang betapa tidak pentingnya seorang pemimpin memiliki karakter, etika dan moral. Karena seseorang  pemimpin tidak dapat terus bertahta dengan jumawa mengatasnamakan dan mewakili rakyat Indonesia.  Kami menolak!

KETUJUH,  BERSIHKAN DPR dari WAKIL RAKYAT yang MENGAMBIL KEUNTUNGAN DI ATAS KETERTINDASAN DAN BERBAGAI PERSOALAN YANG DIALAMI OLEH RAKYAT, terutama di Papua dengan mengatasnamakan rakyat Papua ketika skandal ini muncul ke publik. Integritas and etika wakil rakyat seperti ini sudah pada derajat yang terendah dan terburuk dalam sejarah seorang pemimpin sebuah bangsa.

KEDELAPAN, BERSIHKAN DPR dari WAKIL RAKYAT yang MEMBELA DIRI DENGAN MENGGALANG KEKUATAN POLITIK, SEHINGGA SEAKAN MEMBANGUN JEJARING KEJAHATAN DI RUMAH RAKYAT DPR RI. Perilaku ini menunjukkan miskinnya moral etika sebagai pemimpin tertinggi yang mewakili rakyat Indonesia, dengan membangun jaringan kejahatan setelah skandal nya diketahui publik, bukan  malah mengakui kekeliruan dan segera meminta maaf kepada rakyat Indonesia yang telah anda hina dan rendahkan.

KESEMBILAN, BERSIHKAN DPR dari WAKIL RAKYAT yang TELAH MELANGGAR SUMPAH JABATAN SAUDARA SELAKU WAKIL RAKYAT yang berbunyi “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Atas dasar itulah, dalam rangka peringatan hari anti korupsi sedunia yang jatuh pada 9 Desember nanti, kami menuntut kepada DPR untuk membersihkan diri dari wakil rakyat yang sudah mencoreng rumah rakyat dan menebarkan bibit bibit korupsi untuk Indonesia yang lebih baik.
Demikianlah  surat terbuka dan tuntutan ini kami sampaikan.

Yogyakarta, 6 Desember 2015
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi dan Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA)Yogyakarta