Rutan Kandangan Hadiri Sosialisasi SI PATUH IMIPAS oleh Inspektorat Jenderal Pemasyarakatan
KANDANGAN, Aksara.or.id – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kandangan mengikuti kegiatan Sosialisasi SI PATUH IMIPAS secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin (14/09/2026).
SI PATUH IMIPAS merupakan singkatan dari Sinergi Pencatatan atas Konflik Kepentingan, Taat Prosedur, Urus secara Terbuka, dan Hindari Penyalahgunaan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan diikuti oleh pimpinan tinggi, kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta operator dari seluruh Indonesia.
Rutan Kelas IIB Kandangan mengikuti kegiatan tersebut dari Aula Rutan. Kepala Rutan Kelas IIB Kandangan, David Petrus Nicolas, hadir bersama Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka. KPR), para Kepala Subseksi, serta operator terkait.
Dalam pemaparannya, Inspektorat Jenderal menjelaskan bahwa SI PATUH IMIPAS merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat dan memantau laporan terkait konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Hukum. Sistem ini bertujuan mendukung terwujudnya aparatur sipil negara (ASN) yang taat prosedur, bekerja secara terbuka, serta menghindari penyalahgunaan wewenang.
Kepala Rutan Kelas IIB Kandangan, David Petrus Nicolas, menyampaikan dukungan penuh terhadap implementasi SI PATUH IMIPAS di lingkungan Rutan Kandangan.
“SI PATUH IMIPAS ini menjadi wujud komitmen kami dalam menjaga integritas. Dengan sistem ini, setiap potensi konflik kepentingan dapat tercatat, terpantau, dan ditangani secara terbuka sesuai prosedur. Kami akan segera menunjuk operator dan memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik di Rutan Kandangan,” ujar Karutan David.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh UPT dapat memahami mekanisme pelaporan konflik kepentingan secara menyeluruh, mulai dari proses identifikasi, penginputan ke dalam sistem, hingga tindak lanjut penyelesaiannya.
Implementasi SI PATUH IMIPAS diharapkan dapat semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus mendukung pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Hukum.
